You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
150 Personel Satpol PP Bantu Penanganan Tanggul Jebol
photo TP Moan Simanjuntak - Beritajakarta.id

150 Personel Satpol PP Bantu Penanganan Tanggul Jebol

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerjunkan 150 petugas Satpol PP untuk membantu penanganan dampak tanggul jebol di Jalan Mutiara 1, Pluit, Penjaringan. Selain membantu evakuasi warga, personel Satpol PP juga diterjunkan membantu pembuatan tanggul darurat.

Petugas kita membantu Dinas Tata Air membuat tanggul darurat. Sedangkan sebagain lagi kita kerahkan bantu evakuasi warga ke tempat kering

Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu Purwoko mengatakan, saat ini Dinas Tata Air tengah melakukan penanganan dampak tanggul jebol dengan membuat tanggul darurat dari karung berisi pasir. Nantinya, bagian tanggul yang jebol akan dipasangi sheet pile.

"Petugas kita membantu Dinas Tata Air membuat tanggul darurat. Sedangkan sebagain lagi kita kerahkan bantu evakuasi warga ke tempat kering," ujarnya di lokasi, Sabtu (4/6) dini hari.

Lanjutan Turap Kali Gubuk Genteng Dipertanyakan

Selain membantu evakuasi dan pembuatan tanggul, Satpol PP bersama kepolisian dan TNI melakukan penyekatan kawasan permukiman. Selain penghuni, orang yang tidak berkepentingan juga tidak diperkenankan memasuki kawasan permukiman yang tergenang.

"Kita seleksi orang yang dapat masuk untuk menjaga keamanan warga. Kita akan terus siagakan pasukan sesuai kebutuhan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati